Infrastruktur Kota Medan

MEDAN - Masalah infrastruktur dalam kota sepertinya tetap menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 ini. Buktinya, dari hasil reses III tahun 2013 anggota DPRD Kota Medan, terungkap infrastruktur Kota Medan masih amburadul.

Selain itu, masalah pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan (JPKMS) dan pengurusan KTP/KK hingga pelayanan kebersihan juga tetap menjadi permasalahan serius. Kondisi ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan beragendakan Penyampaian Hasil Reses III Tahun 2013 DPRD Kota Medan masing-masing Daerah Pemilihan (Dapem), hari ini.

Jurubicara Komisi C DPRD Kota Medan, Irwanto Tampubolon, menyebutkan masalah infrastruktur dan pelayanan publik masih dikeluhkan masyarakat Medan. Seperti masalah pengaspalan dan perbaikan jalan serta pengorekan drainase dan perbaikan parit.

Begitu juga masalah perbaikan dan pemasangan lampu disejumlah ruas jalan.“Beberapa kondisi infrastruktur ini masih perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Medan. Masalah-masalah ini selalu menjadi keluhan masyarakat dalam setiap pelaksanaan reses dewan. Mohon perhatian serius dari Pemko Medan,” tegas Irwanto.

Begitu juga dengan pelayanan publik, sambungnya, beberapa sektor masih dikeluhkan warga Medan diantaranya pelayanan kesehatan JPKMS dan pengurusan KTP/KK. Pelayanan di bidang kebersihan antara lain kurangnya gerobak pengangkut sampah, armada/truk sampah hingga kondisi TPA Terjun yang sudah tidak layak lagi.

Selain infrastruktur dan pelayanan publik, masalah bantuan PAUD dan TK serta masih adanya pengutipan liar dalam pelaksanaan ujian akhir nasional juga menjadi keluhan masyarakat. “Masih banyak persoalan-persoalan lainnya baik kegiatan pelaksana proyek dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang tidak terlaksana secara baik dan tepat sasaran yang perlu menjadi perhatian,” urai Irwanto.

Hal senada disampaikan jurubicara Komisi B DPRD Medan, Ainal Mardiah, yang menekankan perlunya perhatian serius Pemko Medan dalam perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Diterangkannya, dari hasil reses dewan terlihat masalah jalan dan drainase tetap menjadi keluhan utama masyarakat. “Perlunya penyegaran perbaikan sarana infrastruktur yang kondisinya sudah memprihatinkan, khususnya pengaspalan jalan, pembangunan jalan setapak, perbaikan drainase dan lainnya,” terangnya.

Selain itu, tambahnya, pengadaan dan perbaikan lampu-lampu jalan karena banyak yang tidak berfungsi lagi. Begitu juga peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima terhadap masalah kependudukan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.“Kiranya Pemko Medan dapat memberikan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran bantuan bagi pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang dapat membantu masyarakat,” pungkas Ainal.

Menanggapi hal ini, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri meminta kepada seluruh SKPD di jajaran Pemko Medan untuk mempelajari dan melaksanakan pembangunan dan perbaikan yang diinginkan masyarakat Medan tetapi tetap berpedoman dari hasil Musrenbang sebelumnya. “Saya minta seluruh SKPD harus melakukan pembangunan dan perbaikan sesuai hasil reses dewan dan Musrenbang. Hasil reses ini merupakan keinginan masyarakat Medan yang harus kita tindaklanjuti demi pelaksanaan pembangunan yang baik,” katanya.

Sumber : www.waspada.co.id